Bogor, – Ratusan perwakilan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dari Bogor, Purwakarta, dan Depok mengikuti bimbingan teknis penjamah makanan.
Kegiatan ini dilaksanakan di Padjadjaran Suite Resort & Convention Hotel, kawasan BNR, Kota Bogor, Sabtu 7-8 Maret 2026.
Bimtek ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), sekaligus memastikan standar keamanan pangan di dapur-dapur penyedia makanan bagi kelompok penerima manfaat.
ADVERTISEMENT
. Ukuran gambar 480px x 600pxSCROLL TO RESUME CONTENT
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Sony Sanjaya, menegaskan bahwa pelatihan penjamah makanan merupakan salah satu syarat penting untuk memperoleh Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Ia menekankan bahwa penjamah makanan bukan hanya juru masak, melainkan seluruh petugas yang terlibat dalam rantai pengolahan makanan.
“Penjamah makanan itu bukan hanya yang memasak. Akan tetapi, mulai dari petugas penerimaan bahan, persiapan, juru masak, pemorsian hingga petugas pencucian peralatan semuanya termasuk penjamah pangan,” ujarnya melalui saluran daring yang di pusatkan di Bandung, Jawa Barat.
Menurutnya, setiap petugas harus memahami standar penanganan bahan makanan yang baik. Misalnya saat menerima bahan baku seperti ikan, petugas harus mampu membedakan kualitas bahan makanan yang masih layak digunakan.
“Petugas penerimaan harus tahu mana ikan yang masih segar dan mana yang tidak layak. Itu bagian dari kemampuan teknis yang harus dimiliki,” jelasnya.
Sony menambahkan, pelatihan ini menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas program MBG yang bertujuan memberikan asupan gizi terbaik bagi kelompok rentan.
Kelompok tersebut meliputi balita, ibu hamil, ibu menyusui, serta peserta didik.
“Tujuan program Makan Bergizi Gratis adalah memastikan kelompok rentan mendapatkan asupan gizi yang baik. Ini investasi bagi generasi masa depan bangsa,” katanya.
Ia juga menyebutkan hingga saat ini telah terbentuk lebih dari 25 ribu dapur MBG di seluruh Indonesia yang sebagian besar dibangun melalui kolaborasi masyarakat dan mitra.
Namun Sony menegaskan, mitra yang tidak mengurus sertifikasi higiene sanitasi akan dikenakan tindakan tegas.
“Kami sudah meminta agar mitra yang dalam 30 hari operasional belum mendaftar SLHS dicatat. Saat ini sudah ada sekitar 247 dapur yang akan di-take down karena belum mendaftar,” tegasnya.
SLHS, lanjut dia, penting untuk memastikan dapur memenuhi standar kesehatan lingkungan, termasuk pengelolaan limbah, sirkulasi udara, hingga kebersihan area produksi makanan.
Sementara itu, perwakilan Direktorat Kesehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Lucky Aris Suryono, menjelaskan pentingnya pelatihan keamanan pangan bagi para penjamah makanan.
Menurutnya, para penjamah pangan merupakan garda terdepan dalam menjaga keamanan makanan pada program MBG.
“Penjamah pangan memiliki peran sangat penting untuk memastikan makanan yang disajikan aman dan sehat,” ujarnya.
Untuk mendukung pelatihan secara masif, Kementerian Kesehatan kini menyediakan sistem pembelajaran daring melalui Learning Management System (LMS) Plataran Sehat.
Melalui platform tersebut, pelatihan dapat diikuti secara fleksibel menggunakan ponsel atau perangkat digital lainnya.
“Pelatihan ini bisa diakses kapan saja. Dengan LMS, kita bisa memastikan kompetensi penjamah pangan di seluruh Indonesia memiliki standar yang sama,” jelas Lucky.
Ia menambahkan, sertifikat keamanan pangan yang diperoleh melalui LMS berlaku seumur hidup dan dapat menjadi bekal kerja di sektor kuliner maupun pengolahan pangan.
Saat ini minimal 50 persen tenaga penjamah pangan di setiap tempat pengolahan pangan diwajibkan mengikuti pelatihan tersebut. Namun ke depan diharapkan seluruh tenaga penjamah pangan dapat mengikuti pelatihan secara penuh.
“Harapannya semua tenaga penjamah pangan memiliki sertifikat keamanan pangan agar standar keamanan makanan dapat terjaga,” pungkasnya.[red]
Penulis : Ridho
