Kabupaten Tangerang – Himpunan Mahasiswa Tangerang Utara (HMTU) menggelar aksi menuntut penegakan aturan terkait operasional armada transportasi mobil tanah merah agar mematuhi Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 12 di wilayah Kabupaten Tangerang.
ADVERTISEMENT
. Ukuran gambar 480px x 600pxSCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam aksinya, mahasiswa juga mendesak pemerintah daerah segera merealisasikan janji pemasangan portal pembatas kendaraan berat.
Aksi yang berlangsung di kawasan Kecamatan Kosambi ini menyoroti masih maraknya mobil tanah merah yang melintas tanpa pengaturan jelas, sehingga dinilai membahayakan keselamatan pengguna jalan serta merusak infrastruktur.
Koordinator aksi HMTU “Bung Boy” dan Aktivis Utara “Bung Edwin” menyampaikan bahwa pihaknya tidak hanya menuntut penegakan aturan yang sudah ada, tetapi juga mendorong agar Perbup Nomor 12 tersebut ditingkatkan statusnya menjadi Peraturan Daerah (Perda) agar memiliki kekuatan hukum yang lebih tegas.
“Perbup ini sudah ada, tetapi implementasinya lemah. Kami menuntut agar aturan ini tidak hanya menjadi formalitas, melainkan benar-benar ditegakkan. Bahkan kami mendorong agar dinaikkan menjadi Perda,” tegasnya dalam orasi.
Selain itu, Aktivis dan HMTU juga menyoroti janji Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang yang sebelumnya menyampaikan komitmen untuk memasang portal pembatas bagi kendaraan mobil tanah merah. Portal tersebut direncanakan akan dipasang di depan akses tol Jalan Salembaran Jati, Kecamatan Kosambi.
Sebagai bentuk pengawalan janji tersebut, HMTU mendukung penuh rencana pemasangan portal yang, berdasarkan spanduk yang telah terpasang di lokasi, dijadwalkan pada 19 April 2026.
Dalam tuntutannya, HMTU Beserta Aktivis juga menegaskan agar pemerintah daerah maupun aparat kepolisian tetap berdiri tegak di atas aturan dan tidak terpengaruh oleh kepentingan pihak manapun, termasuk pengusaha armada mobil tanah merah.
“Kami mengingatkan kepada Pemda dan aparat penegak hukum agar tidak tunduk pada tekanan atau kepentingan pengusaha. Penegakan aturan harus berpihak kepada masyarakat, bukan pada kepentingan kelompok tertentu,” ujar salah satu orator aksi.
Mahasiswa menilai independensi pemerintah dan aparat penegak hukum menjadi kunci dalam menyelesaikan persoalan ini secara adil dan berkelanjutan.
HMTU juga menegaskan bahwa pemasangan portal tersebut merupakan langkah konkret yang sangat dinantikan masyarakat, khususnya untuk mengurangi dampak negatif dari aktivitas mobil tanah merah.
“Kami mendukung penuh pemasangan portal ini. Ini bukan sekadar janji, tetapi harus menjadi bukti keseriusan pemerintah dan Pihak Swasta dalam melindungi masyarakat,” lanjut Kordinator HMTU.
HMTU dan Aktivis juga memberikan peringatan keras kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang. Jika hingga tanggal yang telah ditentukan portal tersebut belum direalisasikan, mereka berjanji akan menggelar aksi lanjutan dengan skala yang lebih besar.
“Jika pada 19 April 2026 portal tidak dipasang, kami akan turun kembali dengan massa yang lebih besar. Ini komitmen kami untuk terus mengawal kebijakan yang berpihak kepada masyarakat,” tutupnya.
Aksi ini menjadi bentuk tekanan publik agar pemerintah daerah tidak hanya memberikan janji, tetapi juga menunjukkan tindakan nyata dalam menertibkan operasional kendaraan berat serta menjaga keselamatan dan kenyamanan warga Kabupaten Tangerang. [red]
Penulis : Doni
