Serang – Dewan Pimpinan Wilayah Jaringan Pemuda dan Mahasiswa Indonesia (DPW JPMI) Provinsi Banten menyampaikan kekecewaan atas ketidakhadiran Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Banten dalam agenda audiensi yang telah dijadwalkan. Audiensi tersebut bertujuan untuk menyampaikan sejumlah kejanggalan terkait pembangunan infrastruktur jalan di Provinsi Banten, khususnya di wilayah Kabupaten Pandeglang. (Selasa, 29/07/2025).
Dalam kesempatan itu, rombongan DPW JPMI Banten hanya diterima oleh pihak Humas PUPR. Menurut perwakilan JPMI, ketidakhadiran Kadis PUPR memperkuat dugaan adanya praktik yang tidak sehat dalam pengelolaan proyek infrastruktur di Banten.
“Kami menduga adanya monopoli proyek serta indikasi kolusi dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan, terutama di Kabupaten Pandeglang. Ini bukan tudingan tanpa dasar, kami memiliki kajian lapangan,” ujar Ahmad, salah satu perwakilan JPMI.
ADVERTISEMENT
. Ukuran gambar 480px x 600px
SCROLL TO RESUME CONTENT
. Ukuran gambar 480px x 600pxAhmad mencontohkan proyek rehabilitasi ruas Jalan Majau–Mekarwangi di Kabupaten Pandeglang dengan nilai pagu anggaran lebih dari Rp3,8 miliar yang dikerjakan oleh CV. Cakra Dua Bersama. Konsultan pengawas proyek tersebut tercatat adalah PT. Bighi Konsultan Perkasa. Proyek lain yang turut disoroti adalah pembangunan ruas Jalad Cibingbin–Parungkokosan di Kecamatan Cikeusik dengan anggaran lebih dari Rp1 miliar yang juga dikerjakan oleh perusahaan yang sama.
“Ini menimbulkan pertanyaan besar. Mengapa perusahaan yang sama bisa mendapatkan beberapa proyek strategis sekaligus? Ini harus dikawal ketat,” lanjut Ahmad.
Senada dengan itu, Koordinator Wilayah DPW JPMI Banten, Entis Sumantri, menegaskan bahwa infrastruktur merupakan urat nadi aktivitas masyarakat. Menurutnya, meski pihaknya mengapresiasi pembangunan jalan di Kabupaten Pandeglang, kualitas dan transparansi pelaksanaannya harus menjadi prioritas.
“Kami kecewa karena Kepala Dinas PUPR enggan menemui kami. Padahal, ini menyangkut visi besar Gubernur Banten untuk membangun daerah yang maju, adil, merata, dan bebas dari korupsi,” ujar Entis.
Entis juga menyoroti program “Bangun Jalan Desa Sejahtera (Bang Andra)” yang digagas Pemprov Banten dan dilaksanakan di Kabupaten Pandeglang. Ia menegaskan pentingnya pengawasan atas pelaksanaan program tersebut agar tidak menyimpang dari tujuan awal.
Sementara itu, Tayo salah satu aktivis DPW JPMI Banten menyampaikan kritik keras terhadap kinerja PUPR Banten.
“Slogannya ‘PUPR Ambil Peran’, tapi kami melihatnya justru ‘Baperan’. Jika Kadis PUPR tetap tertutup dan tidak responsif terhadap aspirasi masyarakat, kami akan kembali dan siap menggelar aksi massa di kantor PUPR,” tegasnya.
DPW JPMI Banten menyatakan akan terus mengawal pembangunan infrastruktur jalan di Banten demi memastikan anggaran publik digunakan dengan benar dan berpihak kepada kepentingan rakyat.[red]
Penulis : Imam
