Kota Tangerang – Camat Neglasari, Andika Nugraha Krsyna Murti mendukung pelarangan gangguan keselamatan operasional penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta.
Namun, pihak Otoritas Bandara Soekarno-Hatta telah membuat warganya kecewa lantaran tidak adanya komitmen dalam pemberdayaan warga sekitar.
ADVERTISEMENT
. Ukuran gambar 480px x 600pxSCROLL TO RESUME CONTENT
Terlebih, wilayah Kecamatan Neglasari sempat direncanakan menjadi penunjang kawasan Bandara Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) sebagai kawasan komersil. Namun, hingga kini belum terwujud.
“Rencananya wilayah Neglasari menjadi penunjang kawasan Bandara Soekarno-Hatta, sampai sekarang belum juga terimplementasikan,” ungkap Andika dalam Rapat Koordinasi Penanganan Gangguan Keselamatan Operasional Penerbangan di Bandara Soekarno Hatta bersama Forkominda di ruang Akhlakul Karimah, Puspemkot Tangerang, Rabu(17/9/2025).
“Kemudian warga kami dilarang bermain layang-layang, bermain burung merpati termasuk kadang kala adanya teguran terkait dengan kegiatan pagelaran musik. Karena lampu laser yang dianggap mengganggu. Sedangkan tidak ada trouble solving apa yang take and give yang diberikan oleh otoritas bandara kepada warga kami yang terdampak,” sambungnya.
Dia menegaskan, yang lebih krusial, wilayah Neglasari merupakan tampak depan Bandara Soetta. Sejak adanya pembangunan berorientasi Transit dan penutupan aksesibilitas sangat berdampak menyusutnya perekonomian warga sekitar.
“Wilayah Neglasari sekarang malah menjadi buntut, mukanya ada di Kecamatan Benda. Ini sangat berdampak pada perekonomian warga sekitar. Di Neglasari sekarang yang ada hanya TPA (Tempat Pembuangan akhir) Rawa Kucing dan TPU (Tempat Pemakaman Umum),” kata Andika.
Menurutnya, warga Kecamatan Neglasari hingga saat ini belum merasakan dampak positif keberadaan Bandara Soekarno-Hatta. Terlebih, pemberdayaan masyarakat sekitar baik dalam penyerapan tenaga kerja maupun tanggung jawab sosial dari pihak otoritas Bandara.
“Kalau disampaikan CSR (Corporate Social Responsibility), saya di Neglasari sudah 3 tahun, dulu ada CSR dalam bentuk sembako terkait menjelang hari besar. Sekarang sudah tidak ada. Kalau bicara CSR ya mohon maaf, CSR kemana, ke siapa, saya sendiri pun sebagai Camat Neglasari tidak punya akses ke pihak otoritas bandara. Ketika warga kami mengajukan program CSR bandara, kita juga bingung karena gak aksesnya sulit,” bebernya.
Andika juga menyampaikan, selama ini warga Kelurahan Selapajang, Kecamatan Neglasari kerap kali merasa dirugikan dampak turbulensi pesawat ketika melakukan take off. Atap rumah warga berterbangan. Namun ketika mengajukan ganti rugi pun pihak otoritas bandara tidak sigap melayani keluhan tersebut.
“Ganti rugi, bukan ganti untung, itu pun kabar dari warga tiga bulan baru bisa direaliasikan, nilainya seharga selembar asbes tapi warga harus menyiapkan banyak materai,” katanya.
Dia menyebut sejak dibuatnya regulasi tentang gangguan keselamatan operasi penerbangan, pihaknya selalu melakukan sosialisasi kepada warganya. Namun, sebagai bentuk kompensasi adanya aturan pelarangan permainan yang dianggap mengganggu keselamatan operasi penerbangan, Andika mendorong perhatian pihak otoritas bandara dalam upaya menyediakan fasilitas sosial (fasos) seperti prasarana dan sarana olahraga atau ruang terbuka hijau sebagai pengganti yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
“Warga butuh hiburan, misal CSR dari bandara fasilitas ruang bermain bagi warga, misalnya disiapkan lapangan bola, sarana olahraga atau apa gitu yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai pengganti permainan yang dilarang tadi,” pungkasnya.
“Jadi kita ingin pihak otoritas bandara lebih perhatian terkait pemberdayaan masyarakat. Selama ini khususnya di wilayah Neglasari yang katanya punya bandara tapi terbelakang,” pungkasnya.
Sementara itu, Direktur Operasional Angkasa Pura Indonesia, Agus Haryadi mengatakan, adanya permainan masyarakat sekitar, salah satunya permainan layang-layang sangat mengganggu keselamatan penerbangan
“Beberapa permainan seperti layang-layang sebagai objek sangat berbahaya. Kami sebagai operator perlu menyampaikan kepada pemerintah daerah agar kiranya permasalahan ini dapat di tindaklanjuti,” ungkap Agus.
Disinggung terkait tanggung jawab sosial, kata Agus, pihaknya telah bersepakat akan melimpahkan bantuan CSR kepada Kepala Otoritas Bandara Soekarno-Hatta untuk membuat skema dalam pelibatan pemerintah daerah.
“Sederhananya begini, ini ada anggaran CSR sekian, Monggo pak wali atau menunjuk OPD terkait untuk mendistribusikan daerah mana yang menjadi prioritas,” katanya.
“Kita ingin bantuan dalam CSR tersebut tepat guna seperti pembuatan ruang terbuka hijau dan lainnya,” pungkas Agus. [Red].
Penulis : Doni
