Jakarta – Anggota DPR RI Fraksi Gerindra dari Daerah Pemilihan VI (Jember – Lumajang), Kawendra Lukistian, meminta PT Danareksa untuk mengoptimalkan peran Produksi Film Negara (PFN) dalam memberikan akses permodalan yang lebih sederhana bagi sineas Tanah Air.
Hal ini ia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT Danareksa beserta subholding, Senin (10/3/25).
“Banyak sineas-sineas di tanah air yang memang perlu dukungan, tetapi jangan dengan aturan yang sedemikian jelimet yang malah membebani mereka,” ujar Kawendra dalam rapat.
ADVERTISEMENT
. Ukuran gambar 480px x 600px
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Kawendra, industri kreatif di Indonesia memiliki potensi besar dan terus berkembang. Ia mencatat bahwa pada tahun 2025, jumlah produksi film nasional diperkirakan bisa mencapai 200 judul. Namun, kendala utama yang dihadapi para sineas adalah akses pendanaan yang masih terbebani oleh regulasi yang kompleks.
“Saya berharap sekali ketika nanti sudah masuk lebih optimal, kepada PFN (Produksi Film Negara) coba dicari formula yang lebih meringankan pelaku industri film itu sendiri. Kadang-kadang, mereka sudah besar potensinya, tetapi ketika dihadapkan dengan pendanaan, mereka kesulitan untuk produksi film berkualitas,” paparnya.
Ia juga menyoroti bahwa aturan yang terlalu rumit dalam memperoleh pendanaan justru dapat menghambat kreativitas para sineas.
“Ketika mereka ingin mendapatkan pendanaan yang baik, peraturannya luar biasa jelimet. Bahkan, mereka tidak lagi berpikir kreatif, tetapi justru memikirkan bagaimana mengatur keuangan agar sesuai aturan yang ada. Ini harus menjadi perhatian kita,” tegasnya.
Kawendra menekankan pentingnya kolaborasi antara Danareksa dan PFN dalam menghadirkan akses permodalan yang lebih mudah bagi industri perfilman nasional, kolaborasi diharapkan menjadi solusi kongkret untuk persoalan pendanaan ini.
“Saya minta Danareksa dan PFN bisa berkolaborasi menghadirkan permodalan yang tidak ribet bagi sineas Tanah Air. Jika peran Danareksa terhadap PFN sudah optimal, pasti bisa mendorong berbagai regulasi yang lebih berpihak kepada industri film nasional,” tuturnya.[Agung Winarto]
Penulis : Agung Winarto
