JAKARTA – Wacana mengenai sosok yang layak menduduki kursi Wakil Presiden Republik Indonesia kembali menjadi perbincangan menyusul isu pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan orang nomor dua di Indonesia tersebut.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dikabarkan telah mengundang sejumlah ketua umum partai politik koalisi untuk membahas kandidat Wakil Presiden yang akan diusulkan kepada MPR RI.
Sejumlah nama pun mulai diperbincangkan, baik dari kalangan partai koalisi, luar koalisi, maupun internal partai politik. Sosok yang dinilai mampu mendampingi Prabowo dalam menjalankan pemerintahan selama sisa masa jabatan tiga tahun ke depan menjadi perhatian.
ADVERTISEMENT
. Ukuran gambar 480px x 600pxSCROLL TO RESUME CONTENT
Di tengah dinamika tersebut, Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Pusat, Dr. Ali Hanafiah, SE, SH, MH, menyatakan dukungannya kepada Sufmi Dasco Ahmad untuk menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia.
Pernyataan dukungan tersebut disampaikan Ali pada Minggu (15/11/2026). Menurutnya, Dasco merupakan sosok yang memiliki kedekatan dengan berbagai elemen masyarakat, khususnya kalangan pemuda, mahasiswa, tokoh agama, ulama, dan kiai.
“Di bawah kepemimpinan saya, DPP KNPI memutuskan untuk mendukung Bang Dasco sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia,” ujar Ali dalam pernyataannya kepada media, Minggu (15/11/2026).
Poster spanduk dukungan DPP KNPI kepada Sufmi Dasco Ahmad sebagai Wakil Presiden RI.
Ali menilai Dasco memiliki kapasitas untuk menjadi figur pemersatu berbagai kelompok masyarakat. Kedekatannya dengan kalangan pemuda serta tokoh-tokoh lintas elemen dinilai menjadi salah satu pertimbangan utama dalam memberikan dukungan tersebut.
“Kami, pemuda Indonesia, mendukung Bang Dasco untuk menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia karena beliau merupakan sosok yang bisa mempersatukan semua kalangan, baik pemuda, mahasiswa, tokoh ulama, politisi, maupun birokrasi,” tegasnya.
Ali berharap dukungan yang disampaikan DPP KNPI tersebut dapat menjadi bagian dari aspirasi kalangan pemuda dalam dinamika pembahasan calon Wakil Presiden Republik Indonesia.
Meski demikian, proses penentuan Wakil Presiden tetap harus mengikuti ketentuan konstitusi dan mekanisme ketatanegaraan yang berlaku. (Red)
Penulis : Fale wali
