Banten – Momentum Hari Ulang Tahun (HUT) ke-25 Provinsi Banten yang diperingati pada 4 Oktober 2025 tidak hanya menjadi ajang seremonial belaka. Bagi elemen mahasiswa dan organisasi yang tergabung dalam Aliansi Cipayung Plus Banten (HMI, PMII, KAMMI, dan LMND), peringatan ini merupakan waktu yang tepat untuk melakukan refleksi dan menagih janji-janji pembangunan yang berkeadilan dan bebas dari praktik korupsi.
Aliansi Cipayung Plus Banten menggelar aksi demonstrasi di kawasan Kantor Pemerintah Provinsi Banten (KP3B) dan Kantor DPRD Provinsi Banten, Sabtu (4/10/2025).
ADVERTISEMENT
. Ukuran gambar 480px x 600pxSCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Entis Sumantri, Koordinator Lapangan Aksi sekaligus Ketua Badko HMI Jabodetabeka-Banten, usia seperempat abad seharusnya menjadi titik balik bagi Pemerintah Provinsi Banten untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan, memperkuat pelayanan publik, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat secara merata.
“Kami hadir bukan untuk sekadar ikut merayakan, tetapi untuk mengingatkan bahwa usia 25 tahun bukan waktu yang singkat. Sudah saatnya Pemerintah Provinsi Banten benar-benar menepati janji pembangunan yang berkeadilan, merata, dan bebas korupsi,” tegas Entis.
Entis juga menegaskan bahwa momentum ini seharusnya menjadi bahan refleksi bagi pemerintah daerah untuk mengingat kembali sejarah terbentuknya Provinsi Banten yang dahulu memisahkan diri dari Jawa Barat karena adanya disparitas dan ketimpangan pembangunan.
“Para tokoh dan pejuang yang mendirikan Banten harus benar-benar dihargai dan dijadikan catatan sejarah. Pemerintah jangan hanya menikmati tunjangan kinerja, tapi lupa tanggung jawab kepada rakyat,” ujarnya.
Ia menambahkan, Banten masih tertinggal dibanding provinsi lain, padahal memiliki sumber daya alam dan manusia yang melimpah.
“Jangan sampai pemerintah daerah justru menjadi perampok di tanah Banten dengan penjajahan gaya baru di Tanah Jawara (penjara),” tegas Entis.
Soroti Krisis Lingkungan dan Lemahnya Pengawasan
Aliansi Cipayung Plus Banten juga menyoroti krisis lingkungan yang masih terjadi di berbagai kabupaten dan kota di Banten. Menurut Entis, lemahnya pengawasan pemerintah telah memperparah persoalan ekologi.
Kasus pencemaran limbah di Ciujung, Cisadane, Cilegon, Cikande, Lebak, Serang, hingga Pandeglang akibat limbah industri dan peternakan sapi impor menunjukkan lemahnya kontrol pemerintah terhadap aktivitas industri dan perusahaan asing.
“Krisis sampah yang tak kunjung usai juga menambah catatan buruk bagi pemerintah dalam mengelola lingkungan,” tegas Entis.
Kritik terhadap Kebijakan Anggaran dan Pelayanan Publik
Menurut Wina, Ketua PKC PMII Banten, pembenahan kebijakan anggaran dan pelayanan publik mutlak diperlukan. Ia menyoroti pemangkasan APBD Provinsi Banten 2025 dari Rp11,8 triliun menjadi sekitar Rp10,6–10,9 triliun yang dinilai tidak boleh menyentuh sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, dan jaring pengaman sosial.
“Kami percaya, perubahan hanya lahir dari keberanian kolektif,” ujar Wina.
Ia menambahkan bahwa peringatan HUT Banten seharusnya menjadi momentum evaluasi, bukan sekadar perayaan mewah tanpa makna.
“Momentum HUT bukan hanya perayaan, tetapi ruang koreksi mengingatkan bahwa Banten harus dibangun di atas keadilan, bukan kemewahan semu,” jelasnya.
Sorotan di Bidang Pendidikan dan Kesehatan
Sementara itu, Abdullah, Ketua LMND Banten, menyoroti kondisi pendidikan di Banten yang masih memprihatinkan.
“Banyak sekolah tidak layak, sistem zonasi belum berjalan efektif, dan masih ada dugaan pemangkasan dana BPJS sebesar Rp19 miliar yang merugikan masyarakat miskin,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa pendidikan di Banten harus mampu memanusiakan manusia, bukan sebaliknya.
Desak Reformasi Birokrasi dan Supremasi Hukum
Fadil, Ketua KAMMI Banten, menekankan pentingnya reformasi birokrasi dan penegakan hukum yang tegas.
“Kekosongan jabatan eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten berpotensi menimbulkan konflik kepentingan politik. Penegakan hukum pun masih tajam ke bawah, tumpul ke atas,” tegasnya.
Cipayung Plus mengecam keras praktik kriminalisasi terhadap aktivis, mahasiswa, dan pemuda yang menjalankan fungsi sosial kontrol.
“Hak demokrasi dijamin oleh konstitusi, bukan untuk dibungkam,” pungkas Fadil.
Tuntutan Aliansi Cipayung Plus Banten
1. Wujudkan sistem pendidikan yang memanusiakan manusia.
2. Tegakkan peraturan lingkungan hidup yang berpihak pada rakyat.
3. Berikan jaminan hidup yang sehat bagi masyarakat terdampak pencemaran lingkungan.
4. Tegakkan supremasi hukum secara adil dan bijaksana.
5. Tingkatkan kinerja birokrasi dengan semangat pelayanan publik, bukan sekadar tunjangan kinerja.
6. Wujudkan reforma agraria sejati di tanah Banten.
7. Stop kriminalisasi aktivis, pemuda, dan mahasiswa.
8. Tuntaskan persoalan korupsi di Provinsi Banten secara transparan.
9. Atasi masalah kemiskinan, pengangguran, pendidikan, kesehatan, dan stunting di Banten.
10. Bentuk Satuan Tugas Independen yang melibatkan mahasiswa, aktivis, pemuda, dan masyarakat untuk mengawasi pencemaran lingkungan.
11. Birokrasi Pemerintah Provinsi Banten harus bekerja Lebih baik lagi menjadi pelayan untuk rakyat harus menggunakan hati Nurani, jangan hanya memikirkan Tunjangan Kinerja (TUKIN) besar tapi tidak di imbangi dengan Kinerja yang Baik.
12. Aparat Penegak Hukum (APH) Segera tuntaskan persoalan Korupsi di banten dan usut tuntas para pejabat banten yang terindikasi terlibat dalam persoalan Mega Korupsi di Banten.
“Kami berharap pemerintah provinsi benar-benar menjalankan amanah rakyat dengan prinsip siddiq, amanah, tabligh, dan fathanah. Banten harus bersih, adil, dan merata,” tutup Aliansi Cipayung Plus Banten. [Red]
Penulis : Doni
