Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Kembali Soroti Kasus Pagar Laut Tangerang

Kamis, 3 Juli 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi Foto: Jaksapedia

Ilustrasi Foto: Jaksapedia

Kabupaten Tangerang – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Periode 2008-2013, Mohammad Mahfud MD dalam kanal YouTube Mahfud MD Official kembali menyoroti kasus Pagar Laut Tangerang yang sempat menghebohkan publik.

 

“Saya kira peristiwa pidana yang paling gaduh dan membuang energi panjang untuk diskusi-diskusi, kasus pagar laut. Karena itu jelas pelanggaran undang-undang, mengkavling laut tuh tidak boleh, itu sudah ketentuan undang-undang dan putusan MK,” ungkap Mahfud, Rabu (2/7/2025).

ADVERTISEMENT

ads. Ukuran gambar 480px x 600px

SCROLL TO RESUME CONTENT

 

Bahkan, Mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) di era presiden Joko Widodo tersebut merasa heran atas perjalanan Kasus Pagar Laut Tangerang tersebut.

 

“Pak Prabowo memerintahkan sampai Angkatan Laut turun bongkar, sampai memerintahkan Menteri ATR agar itu dibatalkan semua gitu. Tiba-tiba sampai sekarang gak ada kabarnya. Ini yang paling buruk, ini yang paling buruk menurut saya,” sambungnya.

 

Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia (UII) tersebut mendukung langkah tegas dan keteguhan Kejaksaan Agung yang mengatakan bahwa perkara tersebut merupakan Tindak Pidana Korupsi.

 

“Padahal itu jelas, itu korupsi dari sudut apa pun itu seharusnya sudah diajukan sebagai kasus korupsi. Kejaksaan Agung bilang kasusnya kembalikan karena ini harusnya korupsi,” tegasnya.

 

Mahfud kembali mengingatkan kepada semua pihak, bahwa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara tegas telah memerintahkan untuk menyelesaikan kasus tersebut.

 

“Sebaiknya disetel lagi perintah Pak Prabowo, pernyataan Menteri ATR dan sebagainya itu bahwa oleh Pak Prabowo itu harus diselesaikan, harus dibersihkan,” Tandasnya.

 

Jampidsus Kejagung Dikabarkan Telah Melakukan Penyelidikan 

 

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) Boyamin Saiman menyampaikan kabar bahwa Penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) dikabarkan telah menyidik kasus dugaan korupsi pagar laut di perairan Tangerang.

 

“Pidsus Kejagung akhirnya melakukan penyidikan dugaan perkara korupsi kasus pagar laut Kohod setelah petunjuk JPU Kejagung kepada Bareskrim untuk menjerat korupsi tidak dipenuhi atau diabaikan,” Ungkap Boyamin dikutip Monitorindonesia.com, Jumat (20/6/2025).

 

Menurut Boyamin sejumlah tempat yang diduga digeledah yakni kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tangerang, Kantor Konsultan hingga kantor di Pemerintah Kabupaten Tangerang.

 

“Penyidik Pidsus Kejagung diduga telah geledah beberapa tempat, BPN Kabupaten Tangerang; Rumah mantan Kepala BPN Kabupaten Tangerang inisial JS; Kantor Konsultan Jasa Pengukur swasta; dan beberapa kantor di Pemkab Tangerang,” lanjut Boyamin.

 

Kejagung Tegaskan Perkara Kasus Pagar Laut Tangerang Adalah Tindak Pidana Korupsi 

 

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Asep Nana Mulyana menegaskan bahwa Kejaksaan Agung mengirimkan kembali berkas kasus pemalsuan dokumen terkait pemagaran laut ke Penyidik Bareskrim Polri.

 

“Sudah dibalikin lagi (berkasnya, red) ke Mabes Polri,” Ungkap Asep, Kamis (5/6/2025).

 

Asep menjelaskan bahwa alasan pengembalian itu merupakan petunjuk JPU Jampidum, agar kasus ini ditindaklanjuti ke ranah tindak pidana khusus atas dugaan adanya tindak pidana korupsi.

 

“Iya, seperti awal itulah (pidana khusus, red). Dari awal itu yang sudah kita sampaikan,” ujarnya.

 

Saat ini menurut Asep pihaknya telah berkoordinasi dengan Kabareskrim Polri Komjen Wahyu Widada berkaitan dengan berkas perkara pagar laut yang belum dipenuhi penyidik.

 

“Teman-teman penyidik sudah berkoordinasi dengan kami, Kabareskrim dengan saya juga sudah koordinasi,” Tandasnya.

 

Kejagung Temukan Indikasi Suap dan Gratifikasi 

 

Sebelumnya, bahwa dalam kasus pemalsuan dokumen SHGB di area Pagar Laut Tangerang, Kejaksaan temukan indikasi suap dan gratifikasi.

 

“Kita menemukan ada indikasi suap dan atau gratifikasi. Nah, yang kedua, juga ditemukan ada indikasi pemalsuan buku-buku, dokumen,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Harli Siregar, Senin (5/5/2025).

 

Harli menambahkan bahwa penuntut umum memiliki kesimpulan bahwa kasus pemalsuan dokumen di area pagar laut Tangerang bukan tindak pidana umum namun sudah pidana khusus.

 

“Atas fakta-fakta hukum yang disampaikan penyidik Polri di dalam berkas yang dilimpahkan ke Kejagung, penuntut umum berkesimpulan. Bahwa kasus pemalsuan ini bukan tindak pidana umum, tetapi sudah pidana khusus,” sambungnya.

 

Atas dasar tersebut penuntut umum memberikan arahan bahwa penyidik bukan melakukan penyidikan dengan pasal-pasal tindak pidana umum namun harus menggunakan pasal tindak pidana korupsi.

 

“Kita melihat dalam berkas itu, seharusnya penyidik bukan melakukan penyidikan dengan pasal-pasal tindak pidana umum, tapi harus dengan pasal-pasal dalam tindak pidana korupsi,” lanjutnya.

 

Harli kembali tegaskan bahwa pandangan penuntut umum semua berdasarkan fakta berkas perkara.

 

“Itu pandangan kita sesuai dengan fakta berkas perkara. Karena perbuatannya satu,” tandasnya. [Red]

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Pemerintah Tegaskan Tidak Akan Pindahkan Badak Jawa, Tetap Pada Habitatnya di Taman Nasional Ujung Kulon
Kepala Bakom: Presiden Prabowo Siapkan Terobosan untuk Ciptakan Lapangan Kerja Bagi Kelas Menengah
Kemenhut Tegaskan Bahwa Gagasan Habitat Kedua Badak Jawa Baru Tahap Wacana
Rancang Bangun Cawapres Prabowo dan Potensi Sufmi Dasco Ahmad Menuju Embracing the Spirit of A New Indonesia
Dinilai Bisa Satukan Berbagai Kalangan, DPP KNPI Dukung Dasco Jadi Cawapres Prabowo
Diterima Semua Kalangan, DPD Gerindra Banten Dukung Sufmi Dasco Ahmad sebagai Wakil Presiden
Gibran Mundur Sebagai Wapres, Inilah Sikap Ketua Umum DPP KNPI dan Seruan untuk Seluruh Pemuda Indonesia
Serahkan Surat Pengunduran Diri, Ketua MPR: Beliau Tidak Bicara Banyak

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 09:54 WIB

Pemerintah Tegaskan Tidak Akan Pindahkan Badak Jawa, Tetap Pada Habitatnya di Taman Nasional Ujung Kulon

Senin, 16 November 2026 - 17:15 WIB

Kemenhut Tegaskan Bahwa Gagasan Habitat Kedua Badak Jawa Baru Tahap Wacana

Senin, 16 November 2026 - 05:08 WIB

Rancang Bangun Cawapres Prabowo dan Potensi Sufmi Dasco Ahmad Menuju Embracing the Spirit of A New Indonesia

Minggu, 15 November 2026 - 16:39 WIB

Dinilai Bisa Satukan Berbagai Kalangan, DPP KNPI Dukung Dasco Jadi Cawapres Prabowo

Minggu, 15 November 2026 - 12:32 WIB

Diterima Semua Kalangan, DPD Gerindra Banten Dukung Sufmi Dasco Ahmad sebagai Wakil Presiden

Berita Terbaru

Tangerang Raya

Gerindra Kota Tangerang Dukung Sufmi Dasco Jadi Wakil Presiden

Kamis, 19 Nov 2026 - 15:35 WIB